Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan Tak Ada Satu Pun Anak Terlewat Vaksin Ulang

Kompas.com - 21/07/2016, 16:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, proses pendataan anak yang terkena vaksin palsu masih berlangsung seiring pemberian vaksin ulang ke anak-anak yang sudah terdata.

Ia memastikan tak ada satu anak pun yang luput dari pemberian vaksin ulang.

"Kami meyakinkan tidak ada satu anak kita pun yang terlepas dari imunisasi wajib ini," ujar Linda di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Linda mengatakan, pemerintah menangani tindak lanjut vaksin palsu ini secara serius. Komunikasi juga terbuka dengan masyarakat melalui call center dengan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, sejumlah posko pengaaduan dibuka untuk mengadukan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka terpapar vaksin palsu.

Linda mengatakan, sejumlah fasilitas kesehatan juga telah dibuka untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian vaksin ulang.

"Satgas juga sudah membuat tim kecil yang melakukan penelusuran data dan investigasi anak yang terpapar," kata Linda.

Linda mengatakan, pengecekan juga sudah dilakukan di klinik yang berada di wilayah pedalaman. Namun, hasilnya nihil karena vaksin yang dipasok ke wilayah-wilayah tersebut merupakan vaksin asli produksi Bio Farma.

Untuk wilayah Jakarta, pemeriksaan kesehatan dan pelayanan imunisasi ulang di DKI Jakarta dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, RS TNI/Polri, RSUD Pasar Rebo, RSUK Ciracas, Puskesmas Ciracas.

Di Kota Tangerang, pengaduan masyarakat dilakukan di Puskesmas Ciledug, Jalan Raden Fatah nomor 125 Kabupaten Tangerang dengan nomor telepon (021) 7327941.

Sementara di Bekasi dibuka posko pengaduan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sementara pemeriksaan dan pemberian vaksin palsu dilakukan di 44 Puskesmas yang tersebar di Bekasi.

Kompas TV Vaksin Palsu Diberikan di Klinik Adipraja Medika Lestari
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com