Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ingin Din Minimi Dihukum Terlebih Dulu Sebelum Diberi Amnesti

Kompas.com - 21/07/2016, 14:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menginginkan agar anggota kelompok Din Minimi di Aceh yang akan diberi amnesti harus dijatuhi hukuman terlebih dahulu.

Alasannya, ada sejumlah prajurit yang dibunuh oleh kelompok tersebut.

Hal tersebut disampaikan Inspektorat Jenderal TNI Mayjen Setyo Sularso mewakili Panglima TNI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas pemberian amnesti untuk kelompok Din Minimi.

"Maka yang kami inginkan adalah siapa yang membunuh TNI harus melalui proses hukum. Setelah itu, monggo (berikan amnesti)," kata Setyo di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Setyo menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun pernah berpesan bahwa setiap prajurit adalah anaknya. Prajurit TNI juga bertugas untuk kepentingan negara, maka kematiannya tak bisa dianggap sia-sia.

"Prajurit saya itu mati untuk bangsa, lho. Jangan dianggap biasa saja. Mereka gugur biar sampean semua tidur nyenyak," kata dia.

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis siang.

Rapat tersebut akan membicarakan mengenai rencana pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.

Selain Luhut, hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mewakili Kapolri, serta perwakilan TNI dan Kejaksaan Agung.

Kompas TV Kelompok Din Minimi Meminta Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com