Ketua MPR Sebut Alasan Mengapa Indonesia Perlu Kembali Rumuskan Haluan Negara

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut bahwa Indonesia perlu kembali menerapkan haluan negara. Tujuannya sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Selain sebagai pedoman pembangunan Zulkifli juga mengatakan haluan negara sangat penting untuk menghadapi kenyataan saat ini di mana nilai-nilai Pancasila yang penerapannya terancam lumpuh.

“Jajak pendapat dari sebuah harian ternama di Indonesia menyebut bahwa saat ini Pancasila terancam lumpuh. Ada tetapi seperti tidak ada. Selain itu kita juga semakin jauh dari sila ke-5 yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Zulkifli Hasan dalam sambutan di acara halal bihalal Gerakan Pemantapan Pancasila, organisasi yang diinisiasi oleh mantan wakil presiden Try Sutrisno. Acara tersebut berlangsung di Gedung Granadi, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,  Rabu (20/7/2016).

"Ada kalangan yang menyebut kita sudah bagus Pancasila setelah melalui 4 kali perubahan amandemen. Tapi ada juga yang menyebutkan kita ini sudah terlalu jauh dari sila ke-5 dan seterusnya," lanjut Zulkifli.

Ia menyebut setiap kali melakukan kunjungan ke berbagai daerah, kesenjangan sosial masih begitu terasa. Selain terasa ketidakmerataan pembangunan di beberapa daerah, sumber daya alam yang berlimpah di daerah-daerah umumnya dikuasai oleh segelintir orang yang dulunya menjadi sponsor saat pemilihan kepala daerah.

Berlakunya kembali haluan negara menurutnya dapat menjadi solusi. Haluan negara dapat menjadi norma yang mengatur tata laksana demokrasi di Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan keadilan sosial bagi rakyat. Jauh juga dari kedaulatan untuk rakyat yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

“Dalam demokrasi, kalau tidak ada norma kuat yang mengatur maka demokrasi itu hanya akan menguntungkan segelintir orang saja. Sama seperti pasar bebas. Kita survei terakhir, 1% menguasai 50,3% itu kesenjangan yang terlalu jauh. Di mana posisi kedaulatan rakyat? Kalau seperti itu yang berdaulat dan berkuasa rakyat itu ada di mana?,” katanya.

Haluan negara akan memastikan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah berjalan searah dan adil. Selain itu sebagai norma yang mengingatkan pemerintah daerah dapat bekerja sesuai dengan pedoman Pancasila.  Kesenjangan sosial dapat dijembatani.

“Mudah-mudahan semua bisa disimpulkan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam haluan negara itu sebagai langkah awal sehingga kita punya pegangan. Jadi setiap ganti presiden atau gubernur program dan kebijakan tetap sejalan," tutup Zulkifli.