Ketua MPR: Keadilan Sosial di Indonesia Masih Jauh dari Harapan

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menerima Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di ruang kerjanya, Selasa (19/7/2016). Pertemuan tersebut membahas soal reformulasi perencanaan pembangunan nasional.

Asosiasi yang beranggotakan ketua dan wakil ketua DPRD kota tersebut menyampaikan bahwa selama ini terjadi beberapa ketidak sesuaian antara rencana pembangunan nasional dengan kondisi di beberapa daerah di Indonesia.

Ketidak sesuaian rencana pembangunan nasional juga ternyata menghambat beberapa program di beberapa daerah. Selain itu, DPRD juga merasa belum memiliki kontribusi yang jelas dalam perencanaan tersebut.

Menanggapi pendapat dari para ketua dan wakil ketua DPRD Kota tersebut, Zulkifli mengatakan soal pentingnya sebuah haluan negara yang dapat menjadi visi bersama dalam perencanaan pembangunan.

Jika tidak, kesenjangan sosial dapat terjadi. Zulkifli mengatakan bahwa kesenjangan di Indonesia cukup tinggi di mana 1% menguasai 50,3. Artinya keadilan sosial masih jauh dari harapan.

"Cita-cita kemerdekaan kita salah satunya adalah keadilan sosial, namun ternyata pencapaian cita-cita ini malah masih jauh dari harapan. Haluan negara ini perlu agar nantinya ada kesatuan arah dan program tidak terus menerus berubah," ujar pria yang akrab disapa Bang Zul ini.

Kesenjangan sosial, perbedaan kedaerahan selama ini masih dipandang sebagai pembicaraan tabu di Indonesia. Terutama dalam hal penguasaan ekonomi.

Padahal negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura berhasil mengatasi masalah kesenjangan dengan membicarakannya. Tentu bukan dari segi rasisme atau primordialis tetapi dari segi potensi masing-masing.

Selain itu politikus PAN tersebut juga mengatakan soal pentingnya kolaborasi antara legislatif seperti DPRD dengan eksekutif untuk menjembatani kesenjangan sosial.

Kolaborasi tersebut selama ini dinilai belum maksimal karena tugas dan tanggung jawab badan legislatif daerah yang juga belum jelas. Keterlibatan DPRD belum maksimal.

Tidak hanya itu demokrasi ternyata hanya berkembang secara sistem saja, substansinya sebagai kedaulatan rakyat belum terlaksana. Lagi-lagi ini dikarenakan fenomena mahalnya demokrasi, politik nomor piro wani piro dan hutang budi.

"Memang secara sistem demokrasi sudah berjalan dan berkembang dengan sangat baik. Namun, secara substansi memang belum. Demokrasi masih dikuasai kelompok-kelompok elit saja. Rakyat yang seharusnya punya kedaulatan malah tertinggal," lanjutnya.

Demokrasi juga seakan hanya menjadi ajang berlomba-lomba mencapai kekuasaan dan kekayaan. Sepanjang 18-19 tahun reformasi, pelaksanaan demokrasi Indonesia banyak diwarnai oleh pertikaian yang berbau kepentingan politik pribadi atau kelompok.

"Program 4 pilar dan haluan negara ini mudah-mudahan dapat memperbaiki. Tapi perlu diingat juga parpol itu pilarnya demokrasi, harapannya anggota yang menjabat di legislatif bisa menjaga amanahnya. Nanti lama-lama rakyat tidak percaya lagi lho dengan parpol," kata Zulkifli.

DPD Dukung Amandemen Terbatas Soal Haluan Negara

Pada hari yang sama, Ketua MPR juga menerima kedatangan GKR Hemas sebagai Wakil Ketua DPD. GKR Hemas bersama sejumlah anggota DPD menyampaikan dukungan amandemen terbatas pada pasal 37 soal haluan negara.

Rencana amandemen yang sudah bergulir sejak 2014 ini dipandang penting dalam pembangunan jangka panjang dalam bidang sosial, budaya, politik, hankam dan implementasi Pancasila.

Zulkifli mengapresiasi dukungan ini. Dalam waktu dekat akan diadakan rapat gabungan mengenai amandemen terbatas itu. Harapannya hasilnya nanti sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi dan demokrasi khas Pancasila.