Ketua DPR Desak Kementerian Kesehatan Bentuk Crisis Center Terkait Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin mendesak agar Kementerian Kesehatan membentuk crisis center menindaklanjuti peredaran vaksin palsu.

Ade mengatakan, crisis center tersebut akan menjadi pusat informasi terkait perkembangan kasus peredaran vaksin palsu tersebut.

"Jadi kalau ada crisis center kan orangtua korban tak perlu bingung karena informasinya jelas melalui satu pintu dan itu yang menyediakan harus Kementerian Kesehatan selaku leading sector satuan tugas (satgas) vaksin palsu," kata Ade, seusai menerima kunjungan orangtua korban vaksin palsu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Ade menambahkan, crisis center tersebut nantinya harus tersebar keberadaannya di 14 rumah sakit yang terbukti telah menggunakan vaksin palsu.

Adapun, koordinasi langsung di bawah Kemenkes agar informasinya komprehensif.

"Jadi nanti tugas crisis center adalah memberikan informasi terkini terkait perkembangan kasus vaksin palsu, entah itu mengenai langkah hukum yang akan diambil terhadap oknum rumah sakit, atau jadwal vaksin ulang, serta keluhan warga yang jadi masukan Kemenkes," papar Ade.

Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus peredaran vaksin palsu ini. Mereka yang menjadi tersangka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, apoteker, bidan, hingga distributor dan produsen vaksin palsu.

Setelah ditelusuri, pihak rumah sakit mengaku mencari vaksin selain yang diberikan pemerintah karena stok yang kerap habis.

Di sisi lain, rumah sakit harus melayani banyak anak yang harus diberikan vaksin.