Pemerintah Targetkan Persoalan Pengungsi Sinabung Rampung Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan persoalan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara selesai akhir tahun ini.

Pemerintah mencatat, masih ada 1.903 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sejumlah titik pengungsian di Tanah Karo.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Karo, Jumat (15/7/2016, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi agar persoalan pengungsi tersebut segera rampung.

Saat ini, sudah ada 370 KK yang telah diungsikan ke wilayah Siosar. Para pengungsi itu berasal dari Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem.

Mereka telah diungsikan sejak Juni tahun lalu. “Presiden tidak ingin lagi melihat adanya pengungsi Sinabung yang masih berada di posko-posko pengungsian. Presiden rencananya bisa berkunjung ke Tanah Karo pada saat perayaan Natal 2016,” kata Teten dalam keterangan tertulis kepada awak media.

Sementara itu, para pengungsi yang kini masih tersebar di sejumlah titik pengungsian merupakan warga dari Desa Gamber, Gurukinayan, Kota Tonggal dan Berastepu.

Mereka terpaksa meninggalkan daerah asalnya lantara desa mereka masuk ke dalam zona merah ancaman erupsi Gunung Sinabung. Teten menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran relokasi pengungsi, pemerintah akan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo segera membuat time dan workplan untuk proses pelaksanaannya dan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Sejauh ini, relokasi mandiri dan relokasi hunian tetap sementara masih menjadi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah pengungsi.

Selain itu, Teten meminta, agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memikirkan nasib kehidupan para pengungsi setelah direlokasi.

Kepala BNPB Willem Rampangilei meminta tidak ada kesimpangsiuran data pengungsi. Sejauh ini, Pemkab Karo telah menyepakati jika jumlah pengungsi yang harus direlokasi sebanyak 1.903 KK.

Sementara, ia menambahkan, pemerintah pusat telah memberikan bantuan relokasi mandiri sebesar Rp 190,6 miliar.

“Dana ini sudah diserahkan BNPB ke Pemda Karo dan masuk dalam APBD 2016. Sedangkan untuk pengadaan sewa lahan hunian sementara selama 5 tahun, pemerintah menyiapkan Rp 1,87 miliar,” ujarnya.