Eksekusi Mati Dinilai Sarat Kepentingan Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai keputusan untuk tetap menjalankan eksekusi mati merupakan strategi politis Jaksa Agung untuk menutupi kelemahan kinerja Kejaksaan Agung selama ini.

Hendardi mengatakan, di bawah kepemimpinan Muhammad Prasetyo, Kejaksaan Agung tidak membuat banyak kemajuan di bidang penegakan hukum.

"Jaksa Agung hanya menggunakan praktik eksekusi mati ini sebagai penutup kelemahan kinerjanya dalam penegakan hukum," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

(Baca: Kejaksaan Agung dan Janji Eksekusi Mati Tanpa Gaduh)

Menurutnya, Prasetyo tidak menunjukkan terobosan dan performa yang memuaskan sebagai Jaksa Agung kecuali berpolitik dalam penegakan hukum. Dia mencontohkan, seperti dalam kasus dugaan permufakatan jahat oleh Setya Novanto sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.

"Langkah hukum yang pernah digagas Prasetyo terkait dugaan permufakatan jahat Setya Novanto misalnya, sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya," ungkapnya.

Hendardi mengatakan, sebaiknya Pemerintah segera mengevaluasi terhadap kinerja Jaksa Agung selama ini sebelum rencana Presiden Joko widodo merombak beberapa menteri dilakukan.

Menyerahkan urusan penegakan hukum pada Jaksa Agung yang masih tergoda untuk berpolitik, kata Hendardi, akan membahayakan integritas supremasi hukum Indonesia.

"Langkah-langkah politik Prasetyo ditujukan untuk memoles raport dirinya di hadapan Jokowi. Sebaiknya Jaksa Agung termasuk prioritas pejabat yang harus direshuffle," kata Hendardi.

Selain itu Hendardi menilai kebijakan penerapan hukuman mati merupakan cara pragmatis pemerintah dalam mengatasi kejahatan narkoba di Indonesia.

Hendardi sepakat bahwa bahwa narkoba adalah musuh bangsa dan mengancam generasi masa depan, namun dia memandang pilihan menghukum dan mengeksekusi mati adalah logika pembalasan bukan pemasyarakatan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan mengatasi masalah narkoba itu sendiri.

"Eksekusi mati adalah logika pembalasan bukan pemasyarakatan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan mengatasi masalah narkoba itu sendiri," tuturnya. Hendardi juga mengatakan, metode hukuman melalui eksekusi mati tidak dibenarkan oleh Konstitusi RI dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(Baca: Eksekusi Mati Dianggap Cara Pembalasan yang Tak Timbulkan Efek Jera)

Kedua instrumen hukum tersebut, kata Hendardi, memberikan jaminan hak hidup sebagai hak fundamental setiap warga negara. Oleh sebab itu dia menolak apabila rencana eksekusi mati tetap dijalankan.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya memastikan, eksekusi mati gelombang ketiga jadi dilaksanakan.

Selama pemerintahan Joko Widodo, eksekusi mati sudah dilakukan dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi.