JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, proses pembentukan Badan Cyber Nasional (BSN) hingga kini masih digodok.
Terutama, di dalam menentukan standar keamanan yang wajib diikuti oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan sektor yang akan diatur di bawah lembaga tersebut.
“Harus tunggu Menko Polhukam (Luhut Binsar Pandjaitan), karena kan dikoordinasikan oleh beliau,” kata Rudi di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Setidaknya, ada tiga sektor yang nantinya akan mendapatkan pengawasan tambahan dari BSN. Ketiga sektor itu, yakni sektor keuangan perbankan, energi dan sumber daya mineral, serta keselamatan transportasi udara.
Ia mencontohkan, seringkali masyarakat merasa khawatir dengan keberadaan uang mereka yang ditabung di bank. Sehingga, ketika mereka mengakses mesin anjungan tunai mandiri (ATM), saldo menjadi hal yang tak luput untuk dicek.
“Untuk memastikan (jumlahnya) bener nggak. Itu psikologis masyarakat,” ujarnya.
Begitu pula, kata dia, di dalam menjamin keamanan distribusi air kepada masyarakat atau kepastian penggunaan transportasi udara.
Ia mengatakan, sistem transportasi udara saat ini sudah cukup canggih. Masyarakat cukup mengakses secara online jika ingin membeli tiket hingga check in.
Menurut Rudi, sebenarnya masih ada sektor lain yang juga perlu mendapat pengawasan nantinya dari BSN. Namun, untuk saat ini pemerintah hanya ingin fokus terhadap ketiga sektor itu.
“Dan Kominfo menyiapkan ini dari segi standarisasi bagaimana setiap sektor, perusahaan-perusahaan, operator-operator membuat sistem keamanan,” kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.