Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Ini Masalah Nyawa, Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semuanya

Kompas.com - 07/07/2016, 15:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya mundur dari jabatannya masing-masing.

Pendapat tersebut disampaikan Fahri menyikapi jatuhnya korban jiwa pemudik Lebaran 2016 saat kemacetan parah.

"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya tahun ini menterinya mundur semuanya. Saya katakan secara keras karena ini masalah nyawa warga negara," ujar Fahri melalui siaran pers, Kamis (7/7/2016).

Ada beberapa hal dari kinerja pemerintah soal mudik yang menjadi sorotan Fahri, misalnya, mengatasi kemacetan.

(Baca: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik)

Menurut dia, kemacetan saat arus mudik selalu berulang setiap tahun. Padahal, ia yakin ada langkah antisipasinya.

"Kalau kita melakukan hal yang sama setiap tahunnya, tapi mengharapkan hasil yang beda, ini kegilaan pemerintah. Seperti tidak tahu jalan keluar," ujar politisi yang dipecat PKS itu.

Menurut Fahri, teknologi seharusnya dimanfaatkan. Ia yakin kemajuan teknologi bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan yang terus berulang setiap tahun.

"Ada (aplikasi) Waze yang setiap saat bisa melihat kemacetan. Pemerintah bisa melacak dengan teknologi dan menghitung semuanya yang ada sehingga tidak berkumpul di satu titik pada saat yang sama," ujar dia.

(Baca: "Absurd, Tujuh Jam Tak Bergerak di Tol Brebes Timur")

Selain itu, pemerintah seharusnya mempunyai teknologi untuk melacak kendaraan selama lima tahun ke depan agar dapat memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan mobil atau sepeda motor pribadi.

Dengan begitu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan lalu lintas yang tepat demi menghindari kemacetan.

"Jadi berapa mobil yang akan pulang setahun sampai lima tahun ke depan bisa dilacak. Pemerintah jadi bisa mengalkulasi jumlah kendaraan dan jumlah ruang jalan sehingga ada solusi," ujar Fahri.

Sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebagian dari korban tersebut meninggal saat kemacetan parah. (Baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI Achmad Yurianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia.

"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes, atau jantung)," ujar Yurianto.

(Baca: Soal 12 Orang Meninggal Akibat Kemacetan di Jalan Tol, Ini Kata Jonan)

"Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ungkap Indonesia Diminta Turut Bantu Tepi Barat, Bukan Hanya Gaza

Prabowo Ungkap Indonesia Diminta Turut Bantu Tepi Barat, Bukan Hanya Gaza

Nasional
Jemaah Berangkat untuk Jalani Puncak Haji di Arafah Mulai Besok

Jemaah Berangkat untuk Jalani Puncak Haji di Arafah Mulai Besok

Nasional
Bicara soal Kasus Penambangan Emas Liar di Sangihe, Mahfud: Mafia itu Begitu Berkuasa...

Bicara soal Kasus Penambangan Emas Liar di Sangihe, Mahfud: Mafia itu Begitu Berkuasa...

Nasional
Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Nasional
Prabowo: Langkah Indonesia Paling Konkret dalam Bantu Gaza

Prabowo: Langkah Indonesia Paling Konkret dalam Bantu Gaza

Nasional
MA Tolak PK Ade Yasin

MA Tolak PK Ade Yasin

Nasional
Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Nasional
Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com