Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Acungi Jempol KPK yang Terus Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 01/07/2016, 09:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku prihatin kembali ditangkapnya oknum pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK menangkap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia pun mengacungkan jempol atas kinerja KPK yang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Para oknum pengadilan yang ditangkap KPK, kata dia, juga harus dihukum seberat-beratnya.

"Kita sedih. Semua aparat penegak hukum, (mari) hatinya paling dalam lah yang bicara. Ingat rakyat miskin karena ulah koruptor dan kok mereka tetap jadi koruptor juga," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Ia menyayangkan, masih ada oknum pengadilan yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, hakim adalah wakil Tuhan. Begitu pun panitera, suatu saat juga bisa naik menjadi hakim.

(baca: Panitera PN Jakpus Ditangkap KPK Terkait Perkara Perdata)

Dari segi gaji, Ruhut menilai, angkanya tak kurang besar. Sehingga yang perlu dibenahi adalah dari masing-masing individu untuk meningkatkan kesadaran bahwa korupsi di peradilan harus dihentikan.

"Kalau remunerasi gajinya dinaikkan, enggak kurang kok itu. Apa sih yang dicari kok sampai begitu? Masalah hukum lagi. Sudah kebangetan," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat itu.

Ruhut menambahkan, Komisi III berencana memanggil Mahkamah Agung usai libur Lebaran. Menurut dia, perlu ada pembahasan untuk menegakkan reformasi pengadilan dan semua aparat hukum harus bertanggungjawab.

"Baik itu pengacara, jaksa, hakim, dan masyarakat. Jangan lah kita coba nyogok-nyogok gitu. melemahkan iman mereka. Apalagi dia di pengadilan mewakili Tuhan. Jangan tergoda lah," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPK yang belakangan semakin gesit dalam menangkap koruptor.

(baca: Ruangan Panitera di PN Jakarta Pusat Disegel KPK)

"Kita dukung KPK terus. Kita acungi jempol lah ya. Bagi kami Demokrat, tetap dukung KPK siapapun yang di OTT," pungkas Ruhut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan, Kamis (30/6/2016).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan informasi tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

Berdasarkan informasi, panitera tersebut ditangkap terkait kasus suap yang berhubungan perkara hukum di PN Jakpus. Selain panitera, KPK juga dikabarkan menangkap dua orang lainnya.

Kompas TV KPK Geledah Kantor Kepala Dinas Prasarana Jalan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com