Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Apresiasi Langkah Jokowi ke Natuna

Kompas.com - 24/06/2016, 15:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menggelar rapat terbatas (ratas) di atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol, tepatnya di perairan Natuna, Kamis (23/6/2016).

Hal itu disampaikan Ade saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jum'at (24/6/2016).

"Saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang bagus sebagai sinyal untuk China, supaya mereka tidak menganggap enteng Indonesia," kata Ade.

(Baca: Jokowi Naik Kapal Perang di Natuna)

"Tapi itu juga tidak hanya ditujukan kepada China, tapi juga kepada banyak negara yang juga sering melintas di Natuna, karena ini bukan menyangkut Indonesia dan China saja. Saya rasa Presiden sudah berikan sinyal yang bagus," lanjut Ade.

Ade pun berharap ke depannya Presiden mengambil langkah tepat dalam menyikapi persoalan Natuna. Karena ini menyangkut kedaulatan Indonesia.

"Ratas di atas Kapal Perang di Natuna kemarin saya harap merupakan langkah awal untuk mengambil langkah tegas selanjutnya di kemudian hari untuk menjaga wilayah perairan terluar Indonesia," tutur Ade.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan tiga kepala staf TNI menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol.

(Baca: Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol)

 

KRI Imam Bonjol merupakan kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan China di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, ada pesan kuat yang disampaikan dalam kunjungan Presiden ke Natuna sekaligus menggelar rapat di kapal perang.

"Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Maka dengan itu, sebagai seorang kepala pemerintahan dan negara, Pak Jokowi ingin memastikan Natuna bagian dari kedaulatan NKRI," ujar Pramono.

Kompas TV Jokowi Kunjungi Natuna

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com