Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Karet Juga Dimanfaatkan untuk Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 24/06/2016, 14:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinan soal keterbatasan pengolahan karet.

Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan pengurus Gabungan Perusahaan Karet seluruh Indonesia (Gapkindo), Jumat (24/6/2016),

Presiden ingin agar komoditas karet tidak hanya digunakan dalam industri pembuatan ban, namun berguna bagi proyek-proyek infrastruktur yang strategis.

"Bapak Presiden sangat tertarik penggunaan karet dapat diperluas di luar sektor tradisional, seperti ban. Beliau ingin diciptakan demand baru berupa proyek-proyek infrastruktur pemerintah," ujar Ketua Gapkindo Munarji Soedargo, seusai bertemu Presiden.

Pengurus Gapkindo juga memaparkan proyek infrastruktur strategis yang dapat menyerap komoditas karet.

Komoditas itu di antaranya, aspal berbahan campuran karet, karet untuk tempat bersandar kapal di pelabuhan hingga pintu-pintu air berbahan karet.

Bahan karet, kata Munarji, menjadikan proyek-proyek itu menjadi tahan lama.

Ia menyebutkan, aspal karet bisa membuat umur jalan lebih tahan lima puluh tahun lebih lama daripada aspal biasa karena daya rekat yang sangat kuat sehingga tidak mudah rusak oleh air.

Munarji menambahkan, sebenarnya rencana ini bukan hal baru.

Gapkindo telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perindustrian soal peluang pengembangan industri karet untuk proyek infrastruktur.

Oleh sebab itu, jika pemerintah serius menggarap perluasan pengolahan karet untuk infrastruktur, para pengusaha yakin harga karet menjadi lebih baik.

"Jika ini dilakukan, akan berdampak impresi yang luas bagi pasar dunia bahwa karet ternyata bisa digunakan di sektor lain selain ban yang tidak terpikirkan dunia. Berarti akan ada peluang harga karet membaik," ujar dia.

Jika demikian, lanjut Munarji, keuntungan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah atau pengusaha saja, tetapi juga oleh petani karet dan enam juta orang yang terlibat dalam industri pengolahan karet dari hulu hingga hilir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com