Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Satelit Baru Lapan Digunakan secara Efektif

Kompas.com - 22/06/2016, 14:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta satelit yang dibangun hasil kerja sama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dengan Institut Pertanian Bogor dimanfaatkan seefektif mungkin.

Satelit terbaru itu, Lapan-A3/Lapan-IPB diluncurkan pada hari ini, Rabu (22/6/2016).

Satelit generasi ketiga yang dikembangkan Lapan itu nantinya akan membawa misi penginderaan jauh eksperimental untuk memantau sumber daya pangan dan pertanian.

Satelit itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kemaritiman.

“Yang penting penggunaanya harus efektif, karena ini bisa memantau kondisi pertanian dan maritim kita dengan baik. Jadi kita memang, pemerintah punya program sekarang ini untuk mengupdate seluruh data-data pertanian, perikanan dengan betul,” kata Kalla, seusai peluncuran di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2016).

Menurut Kalla, sumber data kemaritiman dan pangan yang diberikan Badan Pusat Statistik kepada pemerintah saat ini masih kurang akurat.

Sebagai contoh, Indonesia sering kali merasa sumber daya lautnya, seperti ikan, dicuri oleh kapal negara lain.

Namun, kenyataannya, tidak diketahui di mana lokasi pencurian ikan, dan berapa banyak ikan yang dicuri.

“Seperti saya katakan tadi, hampir semuanya dengan kasat mata. Laporan demi laporan ditambah, akhirnya keliru semua data itu,” kata dia.

Untuk bidang pertanian, lanjut Kalla, satelit itu dapat dimanfaatkan untuk memetakan lokasi persawahan dan perkebunan.

Selain itu, lokasi yang tepat untuk membuka lahan pesawahan dan perkebunan baru.

“Jadi bukan hanya peluncurannya, tapi bagaimana memanfaatkannya dengan betul. Memang ada data-data Google, tapi ini (satelit) jauh lebih terinci kan,” ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com