Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?

Kompas.com - 20/06/2016, 20:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sudah melaporkan pencurian ikan oleh kapal China di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat (18/6/2016) lalu.

Kejadian itu merupakan yang ketiga kalinya TNI AL mendapati kapal China yang menerobos wilayah Indonesia dan mencuri ikan. Kejadian serupa sebelumnya terjadi pada Maret dan akhir Mei 2016.

"Sudah, tadi sudah lapor ke Presiden. Terus Presiden setuju kami akan membuat tim pakar," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Kami berbicara hukum international bagaimana sih enaknya hubungan kita dengan Tiongkok ini tetap baik tapi kedaulatan kita tidak terganggu," ujarnya.

Luhut mengatakan, pihaknya sudah menunjuk pakar hukum kelautan Hashim Djalal sebagai ketua tim.

Pertemuan awal antara Luhut, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Hashim Djalal sudah digelar di Kantor Kemenko Polhukam siang tadi.

"Setelah digambarkan Prof Hashim Djalal ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi kita," kata Luhut tanpa enggan menyebut pembenaran yang dimaksud.

Luhut pun memastikan Indonesia tidak akan membuat political statement apapun terhadap China. Namun yang terpenting, kata Luhut, saat ada kapal China yang menerobos wilayah Indonesia, maka TNI AL pasti akan bertindak tegas.

"Enggak ada (political statement) yang penting kita damai-damai saja," ujarnya.

Hashim Djalal usai rapat dengan Menko Polhukam siang tadi mengatakan, berkali-kalinya insiden terjadi di laut Natuna ini karena China merasa wilayah itu merupakan Traditional Fisihing Zone mereka.

Padahal itu adalah wilayah zona ekonomi ekslusif yang menjadi hak Indonesia.

"Masalahnya sekarang ini China menganggap mereka tidak menangkap ikan di zona ekonomi Indonesia, mereka mengatakan di traditional fishing ground China. Padahal traditional fishing zone itu tidak diakui di hukum internasional," kata dia.

Kompas TV Perairan Indonesia Langganan Kapal Pencuri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com