Pemerintah Harap Akademisi Ikut Awasi Implementasi Program Dana Desa di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan seluruh rektor universitas se-Provinsi Papua di Jayapura (Kamis 16/6/2016).

Dalam pertemuan dengan para rektor dan Diaspora Indonesia (perantauan Indonesia di Luar Negeri) Luhut menyinggung peran universitas dalam pembangunan dan penguatan perekenomian pedesaan.

Dia menegaskan program dana desa yang saat ini mengalokasikan sekitar Rp 1,4 miliar untuk setiap desa, harus dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa.

"Di Papua ini, yang  rata-rata masyarakat desanya berjumlah hanya 100-200 orang, harus digunakan secara maksimal," ujar Luhut seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/6/2016).

"Universitas Cendrawasih diharapkan bisa mendampingi penggunaan dana yang lumayan besar ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan,"  kata dia.

Pada kesempatan itu pula Luhut mendapat informasi bahwa masalah pendidikan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Luhut pun berjanji akan membicarakan masalah tersebut dengan Menteri terkait.

"Jangan sampai universitas yang mahasiswanya ribuan orang harus ditutup karena tidak memenuhi syarat minimal tenaga pengajar bergelar Doktor," ujar Luhut.

Dalam kunjungannya, Luhut didampingi Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Sofyan Djalil menambahkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memanfaatkan kearifan masyarakan lokal dan seluruh sumber daya alam yang ada di Papua.

"Yang paling mudah adalah membangun sesuai resources (sumber daya) yang ada. Kalau punya kopi dan cokelat, kita harus dorong kopi dan coklat itu untuk berkembang. Kalau yang ada ikan, maka kita ciptakan usaha-usaha berbasis perikanan," kata Sofyan.

Selain itu dia juga meminta agar pemimpin daerah tidak melakukan pembangunan yang tidak memberikan manfaat yang optimal.

Misalnya, membangun jalan besar di pegunungan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan tertentu dan tidak bisa dinikmati oleh penduduk setempat.

"Daripada membangun TransPapua, mungkin ada baiknya kita membangun atau memperkuat intermoda transportasi, atau membangun akses ke luar wilayah," ucapnya.