Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jangan Salahkan SBY Terkait Tingginya Harga Daging

Kompas.com - 13/06/2016, 04:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri saja, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar.

Bahkan, kata dia, pernah terjadi mogok para pedagang sapi dan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.

"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmap-nya," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, harga bahan pokok setiap tahun dievaluasi pada era pemerintahan SBY. Bahkan, secara khusus untuk sapi dan kerbau pemerintahan SBY mengadakan sensus pada tahun 2011.

(baca: Meski Baru Baca Judul Berita, JK Ucapkan Terima Kasih Saran SBY)

Dengan begitu, sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di impor.

"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tambah dia.

Justru saat ini, Herman melihat fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi.

Sementara kebijakan impor sangat terbuka bebas, tetapi ironisnya justru harga tidak stabil dan bahkan relatif stabil pada harga yang tinggi.

(baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan sempat menyinggung bahwa tingginya harga daging sapi yang berkisar Rp 120.000 per kilogram- Rp 130.000 per kiligram saat ini adalah warisan SBY.

Pernyataan itu disampaikan Arteria menanggapi SBY yang sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintah.

(baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)

Dia menilai, tidak tepat jika SBY kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjdi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja sepuluh tahun pemerintahan SBY.

"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada jamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai disana, pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Kompas TV SBY Ingatkan Pemerintah Tak Tambah Utang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com