Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran BNN Dipangkas, Buwas Singgung Kebutuhan Anjing K-9

Kompas.com - 08/06/2016, 20:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengatakan kebijakan penghematan anggaran yang tengah diterapkan pemerintah akan berimplikasi terhadap kinerja lembaganya.

Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya akan tetap berupaya maksimal untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Tanah Air.

“Kami harus memahami keuangan negara. Kalau diberikan segitu, kami gunakan semaksimal mungkin,” ujar dia saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (8/6/2016).

Di dalam APBN 2016, anggaran yang diterima BNN sebesar Rp 1.367.802.022.000. Namun, lantaran adanya kebijakan penghematan, anggaran yang diterima BNN harus dipangkas sebesar Rp 65.508.444.000.

Untuk optimalisasi biaya operasional, Buwas mengatakan, BNN mengoptimalkan anggaran yang diperoleh dari Kementerian Keuangan berupa reward sebesar Rp 90 miliar dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp 741.741.951.000.

“Sehingga, pagu perubahan BNN sebesar Rp 2.134.035.529.000,” kata Buwas.

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan, masih banyak peralatan operasional untuk mendeteksi narkoba yang belum dapat dipenuhi, salah satunya anjing pelacak atau K-9. Idealnya, dibutuhkan sekitar 2.000 anjing pendeteksi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

“Tapi untuk membentuk kekuatan itu cukup sulit dan mahal. Makanya kami sedang mencari solusi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, untuk pengadaan seekor anjing pendeteksi asal Jerman atau Belanda yang siap pakai, dibutuhkan biaya antara Rp 120 juta hingga Rp 125 juta.

Harga tersebut dapat dipangkas apabila kebutuhan anjing itu disiasati dengan anjing local yang harganya cukup dengan Rp 10 juta.

“Tapi pelatih (anjing local) itu belum ada. Makanya kita kemarin mengirim anggota kita untuk belajar melatih. Keinginan Presiden itu setiap BNN P minimal tiga ekor,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com