Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu PKI Dinilai Dimunculkan untuk Halangi Pengungkapan Kebenaran Tragedi 1965

Kompas.com - 01/06/2016, 21:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menilai ada upaya yang disengaja untuk memutarbalikkan fakta terkait tujuan diadakannya Simposium Tragedi 1965 beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan hal itu dapat dilihat dari opini yang berkembang di masyarakat, seolah Simposium Tragedi 1965 diadakan supaya pemerintah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Stigma kebencian terhadap PKI dihidupkan kembali tatkala muncul isu rehabilitasi korban dan yang lebih serius lagi, yakni pengungkapan kebenaran," kata Asvi, melalui pesan singkat Rabu (1/6/2016).

Asvi pun menganggap bahwa penolakan terhadap upaya pembuktian Tragedi 1965 terhadap orang-orang yang tidak bersalah, kemungkinan dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut.

"Simposium di Aryaduta itu kan jelas dibiayai negara karena merupakan bagian dari nawacita Presiden Jokowi, harusnya dipatuhi karena itu program resmi," ujar Asvi.

Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" yang merupakan reaksi dari Simposium Tragedi 1965 resmi dibuka di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) pada pukul 08.30 WIB.

Acara tersebut dibuka oleh ketua panitia, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

Dalam sambutan pembukanya Kiki mengatakan bahwa simposium ini memiliki tujuan akhir berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kami akan berikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi pancasila dari PKI," tutur Kiki kepada seluruh peserta simposium.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com