Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Minta Diajak "Duduk Bareng" Bahas Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dengan Pemerintah

Kompas.com - 22/05/2016, 20:45 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Baharun, mengatakan, sebagai perwakilan umat muslim tentu setuju dengan sikap pemerintah yang melarang peredaran minuman beralkohol.

Namun, kata Baharun, pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kemarin perlu diperjelas kembali. Pernyataan itu mengenai aturan pelarangannya atau regulasi penjualan miras di tempat-tempat tertentu.

Menurut Bahrun, jika nanti ada pembahasan rancangan undang-undang terkait minuman beralkohol, maka pemerintah semestinya mengajak pihak-pihak terkait untuk duduk bersama.

"Saya tidak tahu kemendagri itu bagaimana maksudnya, tapi semestinya melibatkan MUI, tokoh masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh terkait," ujar Baharun saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (22/5/2016).

"Bukan hanya MUI, tapi agama-agama lain harus dilibatkan mengenai masalah ini," lanjut dia.

Ia mengatakan, keputusan yang diambil berdasarkan saran dan masukan banyak pihak tentu menghasilkan keputusan yang baik.

Dalam konteks regulasi minuman beralkohol, pertimbangan baik dan buruknya musti dikaji dari setiap aspeknya. Tidak hanya soal keuntungan dari investasi dan pembangunan semata.

"Terlalu mahal jika hanya dihitung dari pemasukan atas wisata, jika dibandingkan mudhorotnya yang jauh lebih besar," tutur dia.

Maka dari itu, kata Baharun, pemerintah harus menyertakan stakeholder dalam menyikapi masalah ini.

Baharun tidak menepis jika nanti ada beberapa daerah yang setuju dengan regulasi yang tepat. Menurut dia, karena setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda-beda.

"Kalau, misal di Bali, mayoritas warga membolehkan, silakan, tapi jangan sampai mengeneralisasi bahwa peraturan itu berlaku di semua daerah," kata Baharun.

Kompas TV Polresta Depok Musnahkan Ribuan Botol Miras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com