Pro-Kontra Mengalir, Gelar Pahlawan untuk Soeharto Perlu Dipertimbangkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden RI, Soeharto, perlu ditelaah secara baik dan profesional.

Hal tersebut menyusul santernya pro dan kontra di masyarakat terkait layak atau tidaknya Soeharto mendapatkan gelar tersebut. Menurut Ramadhan, bentuk apresiasi jasa Soeharto sebagai Presiden RI tak melulu harus lewat pemberian gelar pahlawan.

"Kalau kita lihat, tanpa gelar pahlawan pun, penghormatan terhadap mantan presiden kita juga tidak berkurang," kata Ramadhan seusai acara diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Sabtu (21/5/2016).

Ia menambahkan, jangan sampai masalah ini menjadikan keluarga Soeharto justru tak senang karena gencarnya pro dan kontra di masyarakat terkait usulan pemberian gelar tersebut.

Ramadhan juga meminta agar masyarakat, meskipun ada yang berada di pihak kontra, tak lantas melihat wacana pemberian gelar ini berdasarkan dendam masa lalu.

Kalaupun ada beban masa lalu yang masih belum terselesaikan, kata dia, maka itu bukanlah kesalahan tunggal Soeharto melainkan kesalahan pembantu-pembantunya.

"Daripada menghabiskan energi, sangat arif dan bijak kalau kita lihat ke depan. Kita berikan penghargaan yang wajar," ujarnya.

Usulan menjadikan Soeharto pahlawan muncul dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya, awal pekan lalu. Namun, politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, menilai, usulan menjadikan Soeharto pahlawan nasional terganjal oleh Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/1998.

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluaga, dan kroninya maupun pihak-swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia," demikian yang dinyatakan dalam pasal itu.