Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PDI-P Usulkan Budi Gunawan Jadi Kapolri

Kompas.com - 20/05/2016, 14:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan kembali mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang masa jabatannya akan selesai pada Juli 2016.

PDI-P menilai, dari jenderal polisi bintang tiga yang ada saat ini, Budi Gunawan sosok yang paling pas untuk menjadi kepala Polri.

"Walaupun jadi hak prerogatif Presiden (Joko Widodo), kenapa tidak ditempatkan saja orang yang sudah betul-betul paham tentang fungsi dan tugas Kapolri itu kepada Budi Gunawan," kata politisi PDI-P, Junimart Girsang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2016).

Junimart menilai, pengalaman Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri bisa menjadi modal utama untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Polri.

(Baca: Fadli Zon Dukung Masa Jabatan Badrodin sebagai Kapolri Diperpanjang)

Terlebih lagi, Budi Gunawan sebelumnya sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Perkara hukum Budi juga sudah bersih setelah menang di pengadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang secara administratif, secara hukum sudah selesai prosesnya, itu saja langsung. Kan enggak sulit," ucapnya.

Junimart mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (Baca: PDI-P Tetap Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Dia menilai perpanjangan jabatan Kapolri tak mendesak karena masih banyak jenderal bintang tiga lain yang bisa mengisi posisi itu.

Sebaliknya, dia justru melihat wacana perpanjangan itu bisa menghambat regenerasi di tubuh Polri.

"Bisa dibayangkan, kalau diperpanjang, angkatan yang akan menyusul berhenti di bawah," ujarnya. (Baca: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Ganggu Regenerasi Polri)

Saat pemilihan kepala Polri Januari 2015 lalu, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.

Jokowi akhirnya menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Hingga saat ini, belum jelas sikap Presiden soal jabatan kepala Polri. Badrodin sedianya pensiun pada Juli 2016 saat genap berusia 58 tahun.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan usia pensiun maksimal anggota Polri adalah 58 tahun.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Irjen Pol Yotje Mende sebelumnya mengaku belum ada pembahasan soal calon kepala Polri antara Kompolnas lama dan yang baru dilantik.

(Baca: Kompolnas yang Baru Tertutup Saat Ditanya Bursa Calon Kapolri)

Yotje mengatakan, nantinya Kompolnas akan membicarakannya lebih jauh dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Kompolnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com