ICW Ungkap Dua Dana di Sektor Pendidikan yang Rawan Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Non Pengadaan Barang dan Jasa (Non PBJ) merupakan objek dana yang paling rentan dikorupsi di sektor pendidikan.

Hal ini disampaikan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Menurut Wana, DAK merupakan objek dana yang paling banyak dan rentan dikorupsi. ICW mencatat ada 85 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 377 miliar terkait DAK.

"Rentannya dikorupsi karena DAK dari penyusunan kebijakan sampai pada implementasinya masih rawan diselewengkan," kata Wana.

Dari banyak kasus, daerah berusaha mendapatkan DAK lebih besar, sehingga penjabat daerah menyewa calo untuk menyuap pejabat pemerintah pusat.

Selain itu, menurut Wana, pengelolaan DAK di daerah juga berpotensi diselewengkan, terutama pada penentuan sekolah penerima DAK.

"Potensi penyelewengannya semakin tinggi karena pengawasan dan pengelolaan DAK di daerah sangat lemah," ujar Wana.

Sedangkan, terkait dana Non PBJ, lanjut wana, sebanyak 247 kasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 466 miliar. Menurut dia, anggaran Non PBJ lebih besar dibandingkan PBJ.

Maka sering kali modus penggelapan adalah modus yang paling sering digunakan untuk pengadaan fiktif atau kegiatan operasional fiktif dalam anggaran non PBJ.

Tidak kalah pentingnya, modus mark up juga menjadi modus korupsi paling tinggi kedua. Modus ini paling banyak digunakan dalam proses pengadaan.

"Modus penggelapan menyumbang 132 kasus. Korupsi dan menimbulkan kerugian negara Rp 518 miliar. Sedangkan modus mark up menyumbang 110 korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 448 miliar," kata Wana.