Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Pastikan Indonesia Tak Keluar Uang dalam Pembebasan 4 Sandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 13/05/2016, 19:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan, pemerintah tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk membebaskan empat warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Ryamizard menjelaskan, pembebasan ini merupakan kerja sama dan koordinasi dari banyak pihak, terutama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina.

"RI tidak keluar uang sepeser pun. Yang lain tentang (urusan) perusahaan, uang kami enggak tahu. Itu urusan mereka," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Ia menambahkan, kepulangan empat WNI ini perlu disyukuri dan dijadikan bahan pembelajaran agar ke depannya tak terulang kembali.

Kejadian tersebut, lanjut dia, menjadikan Indonesia lebih waspada. Salah satunya dengan cara mengadakan pengamanan dan patroli bersama di wilayah Selat Malaka.

Selain itu, peristiwa itu juga perlu menjadi momentum untuk meningkatkan komunikasi secara intensif dengan negara lain. Misalnya dengan melakukan kerja sama antar-menteri, seperti yang dilakukan Ryamizard.

"Komunikasi antar-menhan. Hasilnya disampaikan ke tentara masing-masing," kata dia.

Empat WNI korban sandera kelompok Abu Sayyaf tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2016) pukul 10.20 WIB.

Mereka diterbangkan dari Lanud Tarakan, Kalimantan Timur, menggunakan pesawat TNI AU, Boeing 737-200 bernomor ekor AI-7301, setelah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Saat tiba di Halim, mereka disambut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan pimpinan TNI.

Proses serah terima antara Pemerintah Filipina dan Indonesia berlangsung pada Kamis (12/5/2016) di salah satu KRI yang berada di perairan Filipina.

Kompas TV Detik-Detik Penyerahan Sandera WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com