Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Nilai Nur Mahmudi Layak Jadi Cagub DKI

Kompas.com - 11/05/2016, 05:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya belum memutuskan calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung dalam Pilkada 2017.

Namun, ada sejumlah nama yang masih menjadi pertimbangan PKS. Di internal partai, Hidayat memberi contoh Nur Mahmudi Ismail.

"Dari kader internal ada beberapa nama seperti Pak Nur Mahmudi Ismail. Beliau dua kali menjabat Wali Kota Depok," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Hidayat menilai baik kinerja Nur Mahmudi saat menjabat sebagai Wali Kota Depok. Nur Mahmudi dianggapnya mampu menyerap anggaran untuk memberikan pembangunan kepada masyarakat Depok.

Menurut Hidayat, Nur Mahmudi adalah salah satu contoh figur yang santun dan tidak korupsi. (Baca: PKS Masih Cari Sosok Cagub DKI Santun dan Tak Korupsi)

Adapun nama lain di internal, kata Hidayat, memilih untuk berkonsentrasi pada jabatannya masing-masing.

"Anis Matta kami komunikasikan untuk dicalonkan jadi calon gubernur Jakarta, tapi lebih ingin menyukseskan sebagai ketua hubungan luar negeri PKS," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat menyadari bahwa PKS tidak bisa mengajukan calon gubernur sendiri dalam Pilkada DKI. PKS terkendala syarat kursi DPRD DKI. (Baca: Lulung: Jangankan Bu Risma, Saya Saja Bisa Tandingi Ahok)

"Syarat minimal ajukan gubernur DKI punya 20 kursi di DKI. Kami hanya punya sembilan kursi," tutur mantan calon gubernur DKI saat Pilkada 2012 itu.

Untuk itu, kata dia, PKS ingin berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih atau PDI-P. Menurut dia, pihaknya tidak akan mendukung calon perseorangan.

(Baca: Kampanye yang Gunakan Isu SARA Diprediksi Kalah Telak pada Pilkada DKI 2017)

Sebagai partai, kata dia, sudah semestinya PKS mendukung kader sendiri atau kader partai lain sebagai calon kepala daerah.

Dengan mencari gubernur yang lebih baik, Hidayat ingin melihat Jakarta menjadi lebih baik.

"Serapan anggaran di APBD DKI yang masih rendah. Padahal, di luar Jakarta dapat diserap secara maksimal untuk bisa hadirkan pembangunan bagi warganya," tutur Hidayat.

Kompas TV Risma Maju di Pilkada DKI Jakarta?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com