Kekerasan Seksual Marak, Kemendikbud Bahas Modul Kesehatan Reproduksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menggodok kurikulum kesehatan reproduksi menyusul maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, belum diputuskan apakah kurikulum tersebut masuk intra-kurikuler, ekstra-kurikuler atau non-kurikuler.

"Jalur pendidikan tidak hanya lewat intra-kurikulum, tapi juga lewat non-kurikulum, yaitu lewat kegiatan-kegiatan di luar kelas serta pembiasaan baik yang akan membentuk budaya sekolah," ujar Anies, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (9/5/2106).

Selain melalui jalur pendidikan langsung ke siswa, Kemendikbud juga akan masuk melalui penguatan orangtua.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga akan membuat dan memberikan buku panduan untuk orangtua.

"Orangtua bisa berdiskusi mengarahkan anaknya dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip nilai agama, budaya dan sambil tetap mendidik anak-anaknya untuk dewasa dan bisa menjaga diri dengan baik," kata Anies.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota koalisi gabungan lainnya melakukan audiensi dengan Anies.

Mereka adalah Sindikat Musik Penghuni Bumi (SIMPONI), Aliansi Remaja Independen (ARI), PKBI Rutgers WPF Indonesia, Perempuan Mahardhika, dan berbagai organisasi lain yang tergabung dalam Proklamasi Anak Indonesia dan Komite Aksi Perempuan.

Mereka menyodorkan modul kesehatan reproduksi menyusul kekhawatiran atas maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini.

"Kami akan komunikasi terus. Semoga pendidikan untuk mencegah kekerasa seksual ini bisa kita hentikan," kata perwakilan SIMPONI Berkah Gamulya.