Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sumbangan Rp 1 Miliar, Ade Komarudin Tunggu "Lampu Hijau" dari Komite Etik Munaslub

Kompas.com - 04/05/2016, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin secara resmi telah mendaftarkan diri ke Komite Pemilihan Munaslub Golkar, Selasa (3/5/2016).

Berbeda dengan calon sebelumnya, Ade belum menyerahkan sumbangan Rp 1 miliar yang diwajibkan kepada setiap bakal calon.

"Sebagai kader, saya harus tunduk dan patuh kepada AD/ART. Tapi saya juga harus patuh kepada UU dan pihak berwenang," kata Ade, di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (4/5/2016).

Sumbangan tersebut sebelumnya telah diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, pekan lalu.

Ade mengaku, hingga kini masih mengumpulkan uang sumbangan yang akan diserahkan ke Panitia Pengarah Munaslub.

Jika Panitia Pengarah telah memberikan lampu hijau atas uang sumbangan tersebut, maka ia akan segera menyerahkannya.

"Sekarang kami sedang kumpulkan bantuan dari kader Golkar yang lain. Ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 5 juta," kata dia.

Namun, Komite Etik Munaslub masih akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait sumbangan yang diberikan. Sebab, ada pejabat negara dan pejabat daerah di antara bakal calon yang mendaftar.

"Tentu DPP Partai Golkar dalam hal ini SC akan berkonsultasi dari segi hal itu. Dan saya akan menunggu hasil konsultasi SC," ujar Ade.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menilai, iuran sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar, sama dengan politik uang.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com