Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Pembebasan 10 Sandera WNI berkat Operasi Intelijen dan Diplomasi

Kompas.com - 02/05/2016, 22:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membebaskan 10 WNI sandera kelompok Abu Sayyaf bisa dicapai berkat kolaborasi antara upaya diplomasi dan operasi intelijen.

Luhut menjelaskan, selama ini, Panglima TNI telah mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk melakukan operasi intelijen, bersamaan dengan dilakukannya upaya diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.

"Kombinasi intelijen dan diplomasi itu berjalan bersama," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.

Luhut menjelaskan, operasi intelijen yang dimaksud bukan dalam rangka mengirimkan pasukan khusus ke wilayah Filipina.

Menurut Luhut, selama upaya pembebasan, Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat strategi, dan asistensi.

"Pemerintah Indonesia belum sampai pada tahapan mengirimkan pasukan khusus, tetapi dalam mengirimkan penasihat dan asistensi memang iya," ucapnya.

Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf agar 10 WNI yang disandera tersebut dibebaskan.

(Baca juga: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)

Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak di luar pemerintah membantu upaya pembebasan. Namun, faktor terbesar keberhasilan pembebasan dipengaruhi oleh komunikasi antara Presiden Joko widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino.

"Sebenarnya, banyak pihak yang membantu kita. Tetapi, dukungan penuh Pemerintah Filipina yang bikin kita sukses. Kalau ada kelompok di luar pemerintah yang bantu, itu betul, tetapi in the end, komunikasi Presiden dengan Presiden Aquino yang berpengaruh," kata Luhut.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah kembali fokus dalam mengupayakan empat WNI yang masih disandera. (Baca: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menegaskan hal yang sama seusai mengadakan rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo.

"Dalam rapat tadi, kita membahas soal pembebasan empat WNI yang masih disandera. Jadi, kita akan segara berkoordinasi untuk mengupayakan pembebasan sandera yang lain," kata Retno seusai rapat terbatas, Senin.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com