Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Tindak Lanjuti Aduan terhadap Fahri Hamzah

Kompas.com - 26/04/2016, 14:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri dilaporkan dengan sangkaan menggunakan fasilitas media TV internal DPR untuk kegiatan kampanye dirinya sebagai calon ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI).

"Sebagai langkah awal, MKD akan memverifikasi aduan tersebut," kata anggota MKD, Syafii, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Jika tak memenuhi verifikasi, maka laporan tersebut tidak akan dilanjutkan. Namun, jika laporan memenuhi verifikasi, kata dia, maka MKD akan melanjutkannya ke tahap penyelidikan dan persidangan.

MKD akan memanggil sejumlah saksi terkait, seperti pihak kesetjenan, untuk menanyakan kemungkinan adanya perintah dari Fahri Hamzah kepada TV Parlemen untuk meliput kegiatannya.

"Karena ini sudah mau reses, kita targetkan, akan kita mulai pada masa sidang berikutnya," ucap Syafii.

Saat menyampaikan aduannya, AMPB turut menyertakan video TV Parlemen yang meliput kegiatan Fahri Hamzah. (Baca: Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD)

Liputan TV Parlemen itu ditayangkan sebagai advertorial di TV One pada 20 April 2016 pada pukul 06.50-07.00 WIB.

"Advertorial atau iklan berdurasi 1 menit 59 detik yang diproduksi oleh Humas DPR itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kinerja DPR. Sementara itu, biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat," kata Ketua Umum AMPB Suwitno seusai menyampaikan laporan ke Sekretariat MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Fahri sebelumnya membantah memerintahkan TV Parlemen untuk meliput kegiatannya sebagai calon ketua Iluni UI.

Namun, dia mengaku menyebarkan agenda kegiatannya itu kepada wartawan. (Baca: Dilaporkan ke MKD, Ini Tanggapan Fahri Hamzah)

Sementara itu, Sekjen DPR Winantuningtiastiti belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com