Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Aburizal soal Usul Setoran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar Per Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 22/04/2016, 17:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengisyaratkan akan meninjau ulang rekomendasi panitia Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terkait besaran setoran bagi setiap kandidat calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp 5 Miliar hingga Rp 10 miliar.

Secara umum, Aburizal menyetujui alasan dari pembebanan biaya tersebut. Selain untuk membiayai seluruh keperluan Munaslub, Aburizal melihat ada praktik gotong-royong dari setiap kader Partai Golkar untuk sama-sama membiayai Munaslub.

"Kalau di Bali enggak dikasih uang saku gimana? Kan susah. Makan dan segalanya juga kan 1.500 orang. Nah, itu memerlukan dana," ujar Aburizal di Ballroom 1 Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2016).

"Karena itu dikumpulkan bersama-sama antara pengurus Partai Golkar, anggota Partai Golkar dan para kandidat," tambah dia.

(Baca: Munaslub Golkar Diperkirakan Kuras Dana Rp 85 Miliar)

Namun, menurut Aburizal, terlalu besar jika angka sumbangan mencapai belasan miliar rupiah per calon. Terlebih jika setiap kandidat memberi dengan jumlah yang sama. Saat digabungkan akan menjadi sangat besar.

Besaran "iuran" tersebut, kata Aburizal, juga harus disesuaikan pada kemampuan finansial masing-masing. Ia hanya menekankan agar biaya Munaslub ditanggung secara gotong-royong.

(baca: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo Siap Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Jumlahnya tentu enggak Rp 20 miliar. Kalau dikalikan itu banyak sekali. Dari saya mesti nyumbang, pak Theo nyumbang. Pak Ade juga, kan dia kandidat. Jadi dia juga mesti nyumbang dari segi kandidat. Dari semua pengurus-pengurus," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.

Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.

(Baca: Rekomendasi SC, Bakal Calon Ketum Golkar Diminta Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).

Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif nilai biaya. Adapun biaya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.

Adapun jadwal Munaslub yang semula direncanakan digelar pada 25 Mei 2016, dimajukan menjadi 23 Mei 2016.

Perubahan tanggal pembukaan Munaslub dilakukan agar cocok dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com