Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Tak Mungkin Sanusi Korupsi Sendiri, Pasti Ada Pihak Eksekutif

Kompas.com - 19/04/2016, 19:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus suap yang menjerat mantan kader partainya, Mohamad Sanusi.

Dia meyakini, Ketua Komisi D DPRD DKI itu tidak bermain sendirian dalam menerima suap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Pertanyaan hari ini apakah KPK itu benar? Kalau benar tidak mungkin Sanusi berjalan korupsi sendirian. Pasti ada tiga pihak, eksekutif, legislatif, pengusaha," kata Desmond pada saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Sementara itu, sejauh ini, lanjut Desmond, KPK baru menetapkan Sanusi dan pemberi suap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.

(baca: Kata Fadli Zon, Duit yang Diterima Sanusi Bukan untuk Mahar Jadi Cagub DKI)

Belum ada pihak eksekutif yang dijerat KPK. Padahal, pembahasan raperda juga melibatkan pemerintah.

"Biar KPK yang mengusutnya. Jangan pilih-pilih kasih. Intinya tinggal KPK berjalan di jalan yang benar atau tidak," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Desmond pun tidak mempermasalahkan jika KPK nantinya menjerat kader lain Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Hal yang terpenting, KPK bisa mengusut kasus ini secara adil.

"Bagi kita, siapa pun anggota Gerindra, silakan diproses kalau memang benar. Seperti Sanusi, dia mundur sebelum dipecat dan minta maaf ke Pak Prabowo. Ini kader yang baik," ucap Desmond.

Dalam operasi tangkap tangan dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.

Uang suap dari PT APL itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz sebelumnya menilai, kasus ini pasti melibatkan banyak pihak. Ia meragukan jika Sanusi "bermain" sendirian.

(Baca: ICW: Mustahil Sanusi "Main" Sendiri)

Ia mengaku semakin yakin ada nama lain selain Sanusi yang terlibat setelah munculnya informasi pertemuan bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD DKI.

"Dalam kasus ini, mustahil Sanusi main sendiri karena sejumlah informasi sudah menemui titik terang. Misalnya, pertemuan Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD, nah itu petunjuk awal yang mengarahkan bahwa perbuatan ini diduga melibatkan anggota DPRD lainnya," kata Donal.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com