Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika "Reshuffle" Kabinet, Jokowi Disarankan Lakukannya Paling Lambat Awal Mei

Kompas.com - 17/04/2016, 14:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menuturkan, jika Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, maka waktu yang paling tepat adalah bulan ini atau selambatnya awal Mei 2016.

Sebab, jika melewati waktu tersebut maka akan berbarengan dengan sejumlah agenda penting.

Pertama, yaitu momentum tahapan pemilu kepala daerah serentak 2017.

"Kalau lewat dari Mei sudah berat. Karena Juni sudah dimulai tahapan Pilkada. Belum lagi kalau (reshuffle) dilakukan setelah menghadapi Pilkada 2017," ujar Ray dalam acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Alasan kedua, lanjut Ray, adalah adanya rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).

Ketiga, juga berkaitan dengan keramaian Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Kalau melihat intensitas keramaian Pilgub DKI, dengan keramaian seperti itu pak Jokowi mengumumkan susunan kabinet justru bisa jadi bumerang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuhan mengatakan, perombakan kabinet mesti dilakukan bulan ini atau tidak usah dilakukan sama sekali.

Ini disebabkan jika mepet dengan agenda pilkada, maka tidak akan efektif bagi para menteri, terutama menteri-menteri yang menempati posisi baru.

Mereka, menurut Maftuhan, membutuhkan waktu untuk memahami tugas pokok dan fungsinya serta harus melakukan konsolidasi internal.

"Kabinet kerja ini sudah jalan 1,5 tahun. Sekarang waktu yang tepat untuk install ulang atas komposisi yang ada," kata Maftuhan.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com