Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesulitan Istana Penuhi "Kartini Kendeng" Bukan Harga Mati

Kompas.com - 14/04/2016, 19:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, pernyataan Kepala Staf Presiden Teten Masduki bahwa Istana sulit memenuhi permintaan sembilan petani penolak pabrik semen, bukan harga mati.

"Tentu tidak ada harga mati seperti yang disebut (Teten). Ini belum sampai pada kesimpulan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (14/4/2016).

Sebab, pernyataan Teten itu, kata Johan, disampaikan sebelum Teten dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno bertemu Presiden Jokowi.

Namun, setelah bertemu, Presiden meminta keduanya untuk menemui kesembilan petani itu lagi untuk menyerap aspirasi mereka.

Teten dan Pratikno sendiri telah menemui kesembilan petani tersebut pada Rabu (13/4/2016) kemarin. Sikap presiden pun, lanjut Johan, akan disampaikan setelah Teten dan Pratikno melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden.

(Baca: Senandung Pilu "Kartini Kendeng" Menolak Pabrik Semen)

Johan juga mengatakan, Presiden membuka peluang untuk menemui secara langsung kesembilan tersebut. Namun, keputusan apakah akan bertemu atau tidak akan ditentukan setelah Teten dan Pratikno melaporkan hasil pertemuan mereka dengan petani.

"Ya apakah bisa diatur pertemuan, mungkin dalam situasi yang berbeda ya," ujar Johan.

Kesembilan petani itu memprotes pembangunan pabrik semen di kampungnya dengan cara mengecor kaki mereka di seberang Istana Merdeka, Selasa (12/4/2016) lalu.

Salah satu petani, Deni, mengatakan, pembangunan pabrik semen berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pabrik itu akan menutup sumber mata air yang biasa digunakan warga kampung.

Kompas TV Petani Protes Pembangunan Pabrik Semen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Nasional
Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Nasional
Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com