Ketua MPR: Anggota Dewan Itu Melayani Bukan Minta Dilayani Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyoroti kabar para anggota dewan yang meminta fasilitas ketika berkunjung ke luar negeri. Ia meminta para wakil rakyat tidak mengalami disorientasi.

"Gubernur, wali kota, bupati, presiden, DPR itu menjalankan kedaulatan rakyat. Tugasnya cuma satu, melayani rakyat dan bukan dilayani negara," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di kawasan car free day (CFD) di Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).

Zulkifli mengatakan, tidak ada anggaran untuk pemberian fasilitas kepada para pejabat publik ketika pelesiran ke luar negeri, atau bukan dalam kunjungan kerja.

"Jangan sampai disorientasi, pengkhianatan terhadap cita-cita dipilih rakyat untuk mewakili negara, yang ada anggota dewan itu dilayani negara," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya anggota DPR RI, Rachel Maryam, diberitakan meminta fasilitas transportasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Perancis dalam kunjungannya bersama keluarga ke Paris, Perancis. Surat yang ditujukan kepada Duta Besar Indonesia di Perancis itu berisi permohonan jasa penjemputan dan transportasi selama Rachel dan keluarga (enam orang) berkunjung ke Paris pada 20-24 Maret lalu.

Rachel pun mengakui kebenaran surat yang tersebar di dunia maya tersebut. Namun, Rachel mengaku membayar sendiri jasa transportasi yang disediakan KBRI Perancis tersebut.

Sebelum heboh tentang surat Rachel, beredar pula surat berkop kementerian yang meminta fasilitas terkait kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto beserta keluarganya ke Sydney, Australia. Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ditujukan kepada Konsulat Jenderal RI di Sydney.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB kemudian membantah bahwa surat itu dibuat Menteri Yuddy Crisnandi, tetapi oleh stafnya.