Gerindra, Nasdem, dan Hanura Jadi Fraksi yang Anggotanya Paling Sedikit Lapor LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari total 10 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, tak ada satu pun yang semua anggotanya telah melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Berdasarkan data KPK hingga November 2015, terdapat tiga fraksi yang paling sedikit melaporkan LHKPN-nya, yaitu Partai Gerindra (yang melaporkan baru 47,9 persen), Partai Nasdem (50 persen), dan Partai Hanura (50 persen).

"Sungguh sangat mengejutkan ternyata tidak ada satu pun parpol yang anggotanya di DPR seluruhnya sudah menyerahkan LHKPN," ujar peneliti ICW, Almas Sjafrina, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/3/2016).

Almas menambahkan, Partai Kebangkitan Bangsa menjadi partai yang anggotanya di DPR paling banyak melaporkan LHKPN, yaitu sebanyak 80,9 persen.

Di posisi berikutnya secara berturut-turut adalah Partai Demokrat (73,8 persen), Partai Amanat Nasional (68,8 persen), Partai Persatuan Pembangunan (64,1 persen), dan Partai Golkar (60,4 persen).

Berikutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (52,5 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (53,2 persen).

Dari jumlah tersebut, rupanya tak semua anggota Dewan menyerahkan laporan LHKPN dengan baik dan benar.

Sebut saja PKB, yang memiliki jumlah kader di DPR terbanyak yang sudah melaporkan LHKPN, hanya 34 persen yang laporannya lengkap.

PKS, meski jumlah kadernya di DPR sudah 52,5 persen yang melaporkan LHKPN, tetapi hanya 10 persennya yang telah melaporkan secara lengkap.

"Kalau kursi PKS di DPR ada 38, berarti hanya 4 persen anggota DPR dari PKS yang melapor secara lengkap," kata Almas. 

Almas menilai ketidakpatuhan kader parpol di DPR untuk melaporkan LHKPN tak lepas dari longgarnya pengawasan parpol terhadap para kader tersebut.

Parpol, lanjut Almas, seharusnya tak lepas mengawasi kadernya di DPR dan mengingatkan setiap individu yang tidak patuh.

LHKPN dinilai sebagai hal yang paling mendasar bagi anggota DPR untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap UU dan menjadi penyelenggara negara yang bersih serta transparan.

Tak hanya bagi anggota DPR, penyelenggara negara lainnya juga diminta patuh dalam melaporkan LHKPN dan publik memiliki hak untuk menagih itu.

"Kalau punya niat jadi penyelenggara yang bersih, untuk apa malas melapor?" ujarnya.