KPK Latih 17 Kepala Daerah di Jateng soal Pengelolaan APBD

Dalam pelatihan itu, KPK memberikan masukan mengenai sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Agar dalam menjalankan tugas sehari-hari benar-benar menegakkan integirtas untuk mencapai tujuan di pembangunan di Jateng," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, dalam pelatihan tersebut, para kepala daerah akan diajarkan mengenai cara mengelola APBD agar transparan dan akuntabel.

Misalnya, saat dilakukan penganggaran dan perencanaan program pemerintah.

Selain itu, KPK mengingatkan agar sistem pengadaan melalui lelang dilakukan dengan sistem informasi publik.

Ia menyebutkan, contohnya, menggunakan e-procurement, e-catalogue dan e-monitoring.

Menurut Agus, pelatihan tersebut akan membantu sistem pengelolaan APBD lebih transparan dan akubtabel.

Hal tersebut memudahkan masyarakat Jateng untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.

Dalam pelatihan tersebut, kepala daerah juga diajarkan mengenai pengelolaan dana desa.

Menurut Agus, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan memperkenalkan cara pengelolaan dana desa secara transparan dan dikomunikasikan dengan masyarakat.

Beberapa kepala daerah yang mengikuti pelatihan, di antaranya berasal dari Kota Solo, Purworejo, Purbalingga Kebumen, Wonosobo, Semarang, Boyolali, Wonogiri, Pemalang dan Pekalongan.