Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Akan Tindak "Backing" Penyelundupan

Kompas.com - 20/03/2016, 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Arie Sudewo bertekad mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Menurut Arie, hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta dilakukan penanganan konkret terhadap segala bentuk penyelundupan.

"Perintah Presiden sudah jelas, tidak ada kompromi terhadap praktik penyeludupan barang, illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba," kata Arie, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/3/2016).

 
Arie menuturkan, saat ini masih banyak "jalur tikus" yang digunakan sebagai akses penyelundupan dari atau ke Indonesia. Karena itu, ia ingin pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla harus dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan penyelundupan tersebut.
 
Arie mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Bakamla mengenai pemberantasan penyelundupan tak lama setelah dilantik menjadi Kepala Bakamla oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (16/3/2016). Arie menginstruksikan agar jajarannya memperketat pengawasan dan meningkatkan penindakan.
 
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan backing-backing oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun Jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," ujarnya.
 
Ia berharap masyarakat berperan aktif untuk melaporkan suatu kegiatan yang terindikasi merupakan bagian dari penyelundupan. Arie yakin praktik penyelundupan dapat ditekan karena Bakamla mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Bahkan, Arie berjanji tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, tangkap. Serahkan semua penyeludup ke penegak hukum. Urusan ada yang coba bermain api, saya akan hajar" pungkas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com