Nurdin Halid: Masa Ketua DPR Teken Surat Tanpa Dibaca, Rakyat Bisa Ketawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengakui dia menyodorkan surat perjanjian kepada Ade Komarudin sebagai syarat penunjukannya sebagai Ketua DPR.

Salah satu poin surat tersebut adalah bahwa Ade Komarudin tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar hingga kepengurusan Golkar hasil Munas Bali berakhir pada 2019.

Nurdin pun memastikan bahwa Ade sudah mengetahui isi surat tersebut karena dia memberitahukannya secara langsung ke Ade sebelum surat ditandatangani.

"Baca tidak baca itu urusan dia. Tapi seribu persen saya jamin isinya dia tahu," kata Nurdin saat dihubungi, Senin (14/3/2016).

Nurdin pun meminta Ade tidak perlu mengelak soal keberadaan surat itu. Dia menilai, cara Ade mengelak juga sangat tidak logis dan tidak bisa dipercaya.

Ade, menurut Nurdin, justru telah melakukan blunder dengan mengelak soal surat perjanjian itu.

"Dia memalukan diri sendiri. Masa ketua DPR menandatangani sesuatu enggak baca, bahaya itu bagi negara. Rakyat bisa ketawa," kata dia.

Padahal, lanjut Nurdin, surat perjanjian tersebut juga sebenarnya tidak bisa menjadi penghalang bagi Ade yang sudah mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

Sebab, surat tersebut bukan sesuatu yang mengikat layaknya aturan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Kalau mau maju di Munas, maju saja. Tinggal nanti DPD menilai, ini orang bermoral atau tidak," ucap Nurdin.

Ade Komarudin sebelumnya mengaku tidak membaca surat perjanjian yang ditandatanganinya karena dalam rapat terbatas sudah ada kesepakatan agar ia tidak menginisiasi munas sebagai syarat sebagai ketua DPR.

Setelah rapat, dia dipanggil oleh Nurdin Halid ke dalam sebuah ruangan untuk menandatangani surat perjanjian.

(Baca: Ade Komarudin Mengaku Tak Baca Surat Perjanjian Tak "Nyalon" Ketum)

Dalam ruangan itu ada Aburizal Bakrie, Idrus Marham, dan Setya Novanto. Dia mengira surat perjanjian itu hanya berisi kesepakatan untuk tidak menginisiasi munas sehingga dia langsung menandatanganinya.

"Saya disodorin dan saya tidak baca, pokoknya saya teken," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Belakangan, salinan surat tersebut beredar di kalangan pengurus DPD tingkat I dan II di hari deklarasi Ade Komarudin sebagai ketua umum Golkar.