Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus DPR Minta KPK Tak Hanya Bongkar Kasus Pengadaan Barang di Pelindo II

Kompas.com - 10/03/2016, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Para anggota Pansus meminta KPK untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

"Kita minta dan dukung KPK untuk membongkar berbagai persoalan di Pelindo II, tidak hanya soal pengadaan barang saja," kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang.

Menurut Rieke, berbagai dugaan korupsi yang dimaksud misalnya, terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang diperpanjang sebelum masa kontraknya habis.

Selain itu, menurut Rieke, terkait pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, yang pembangunannya menggunakan pendanaan dalam jumlah besar. (baca: KPK Kirim Penyidik ke China untuk Telusuri Kasus RJ Lino)

Dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, anggota Pansus Pelindo II juga menyerahkan beberapa dokumen yang dinilai dapat membantu penyidikan KPK. Sebagian dokumen tersebut, menurut  Rieke, berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima kedatangan anggota Pansus Pelindo II mengatakan, KPK akan mempelajari berbagai laporan dan dokumen yang diserahkan hari ini.

Menurut dia, beberapa laporan yang diterima terkait kasus perpanjangan kontrak JICT, pembangunan terminal di Koja, dan Terminal Peti Kemas di Kalibaru. (baca: RJ Lino: Saya Lebih Kaya Saat Sebelum Jadi Direksi Pelindo)

"Kita pelajari dulu, kita terima dokumennya, jadi kita lakukan penyelidikan. Kemudian, nanti kalau memang ada alat buktinya, kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," kata Agus.

Saat ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan perusahaan HDHM dari China, terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com