Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pada Era SBY, Sesama Menteri Bahkan sampai Adu Fisik"

Kompas.com - 05/03/2016, 13:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Djohermansyah Johan mengatakan, konflik sesama anggota kabinet tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Johan, konflik sesama menteri juga terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan, menurut Johan, sesama menteri yang berseteru ketika itu sampai adu fisik. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah")

"Sesama menteri sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kontak fisik. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri," kata Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Johan, peristiwa itu terjadi sesaat sebelum SBY memimpin rapat kabinet.

Kedua pihak yang berbeda pendapat merasa sakit hati sehingga terbawa emosi, lalu terjadilah kontak fisik.

Pertikaian antara dua menteri itu berakhir setelah seorang menteri koordinator yang membawahkan keduanya melerai mereka.

Meskipun demikian, menurut Johan, konflik tersebut hanya diketahui oleh kalangan internal kabinet dan Istana.

Konflik itu segera diselesaikan dan tidak ada yang mengungkapkan pertikaian internal kabinet itu ke hadapan publik.

"Konflik karena beda pendapat itu wajar sebenarnya, tetapi dulu berbeda dengan sekarang, konflik tidak terbuka dan tidak sampai ke publik," kata Johan.

Menurut dia, dalam sistem presidensial, konflik di internal kabinet tidak boleh sampai diketahui publik. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!).

Presiden sebagai pemimpin tertinggi sebaiknya segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Publik harus tetap melihat bahwa pemerintah itu solid," ujar Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com