Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Asing Serbu Indonesia, Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

Kompas.com - 01/03/2016, 16:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, adanya lonjakan signifikan terhadap jumlah pekerja asing paruh waktu yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2016.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan kualitas para pekerja Indonesia.

"Jika tidak, para pekerja kita akan menjadi penonton di rumah sendiri," ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2016).

Ia menambahkan, lonjakan angka pekerja asing itu adalah awal dari dampak Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana tenaga-tenaga kerja Indonesia mulai kalah bersaing dengan tenaga asing.

Di saat pemerintah gagal menambah jumlah lapangan kerja secara signifikan, lanjut dia, fenomena kehadiran para pekerja asing ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus. 

"Ini bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial. Semakin banyak WNA yang bekerja di Indonesia, semakin banyak pengangguran di tanah air," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Saleh berpendapat, ada beberapa kementerian lembaga yang terkait langsung dengan masalah ini.

Di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan lainnya.

Kementerian-kementerian tersebut, kata Saleh, sudah semestinya melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Menurutnya, dengan potensi tenaga kerja dalam negeri yang begitu besar, seharusnya Indonesia tak kalah bersaing dengan negara luar.

"Pada titik inilah, peran pemerintah dituntut untuk berbuat dalam memproteksi tenaga-tenaga kerja Indonesia," tuturnya.

BPS melaporkan, ada 37.991 kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk waktu singkat atau kurang dari setahun.

Dari angka tersebut, WNA yang berkunjung tidak untuk bekerja tercatat dalam 12.754 kunjungan, dan yang bekerja paruh waktu tercatat dalam 25.238 kunjungan. Pada bulan sebelumnya, jumlah WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu tercatat dalam 14.550 kunjungan.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, pemerintah harus mencermati kunjungan WNA untuk bekerja paruh waktu.

"Dibandingkan dengan Desember 2015 atau sebulan sebelumnya, WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu jumlahnya melonjak 73,46 persen," kata Suryamin dalam paparannya di Jakarta.

Adapun WNA yang berkunjung tidak untuk bekerja meliputi wisatawan mancanegara, orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pendakwah atau rohaniwan, serta peneliti.

"Yang bekerja paruh waktu, jika dibandingkan tahun lalu, naiknya tajam sampai 69,3 persen. Ini dalam rangka MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pemerintah harus mengantisipasi," kata Suryamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com