Minta Dana Tangkal Radikalisme, MUI Banten Malah Ditantang Luhut

SERANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten AM Romly meminta pemerintah mendanai organisasi masyarakat untuk turut menangkal pemahaman radikalisme. 

"Deradikalisasi jangan hanya ditangani secara elitis saja. Di televisi saja bicaranya, tetapi tak sampai ke tataran rakyat," ujar Romly saat sesi tanya jawab dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara pengarahan pencegahan radikal di Serang, Banten, Senin (29/2/2016).

"Di Banten banyak organisasi-organisasi yang bisa dilibatkan. Tetapi tidak punya dana. Maka dari itu alangkah bagusnya jika pemerintah itu bisa memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat itu," lanjut Romly.

Menjawab pertanyaan itu, Luhut malah minta balik dukungan MUI tentang persoalan yang lainnya. Salah satunya, bagaimana mengawal dana desa agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

"Bapak-bapak MUI kalau perlu bikin fatwa soal dana desa. Kalau ada yang korupsi dana desa, dibuat apa begitu. Supaya mereka-mereka itu enggak korupsi. Di mana peran MUI di dalam membantu itu?" ujar Luhut.

Luhut mengatakan, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama menangani seluruh persoalan di bangsa ini.

"Kalau kita semua padu, tidak ada alasan lagi. Presiden turun ke bawah, menterinya ikut turun, programnya ada, uangnya ada, lalu itu didukung semuanya. Saya rasa siapa saja bisa kita hadapi kalau demikian," ujar Luhut.

Acara yang digelar di halaman Masjid Raya Al Bantani, Serang, Banten itu dihadiri sejumlah unsur, mulai kepala daerah serta jajarannya, TNI, Polri, camat, lurah kepala desa, ketua RW, Ketua RT hingga tokoh masyarakat setempat.