Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Desak Pemerintah agar Wacana Anti-LGBT Tak Dibiarkan Jadi Ujaran Kebencian

Kompas.com - 25/02/2016, 22:18 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan wacana anti-lesbian, gay, biseksual, transjender (LGBT) di masyarakat yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian.

Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT meningkat menjadi pernyataan diskriminatif yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.

Contohnya, pada Selasa (23/2/2016) lalu, ada sejumlah kelompok massa intoleran yang melakukan aksi di Tugu Yogyakarta dan menyebarkan selebaran bernada ancaman terhadap kelompok LGBT.

"Dalam aksinya, kelompok massa intoleran tersebut menyebarkan rilis mengenai ancaman kekerasan akan melakukan pembakaran, perajaman, dan dijatuhkan dari tempat tinggi kepada kelompok LGBT," ujar koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2016).

Hal tersebut, menurut Haris, menjadi contoh bagaimana ujaran kebencian yang berkembang di masyarakat terhadap kelompok LGBT menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, berkembangnya wacana anti-LGBT menjadi ujaran kebencian juga mendapat legitimasi dari lembaga negara.

Menurut catatan Kontras, terdapat 17 pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif, yang mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.

Beberapa bahkan mengusulkan atau sudah mempersiapkan agar wacana anti-LGBT tersebut diadopsi menjadi kebijakan negara.

"Sebut saja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah secara terbuka dan agresif melakukan ekspresi diskriminasi dengan mengatasnamakan undang-undang," ujarnya.

Berkaitan dengan fenomena di atas, pemerintah dan masyarakat perlu memahami dan membedakan pernyataan yang berupa pendapat pribadi, pernyataan diskriminatif, dan ujaran kebencian.

Apabila pernyataan tersebut sudah berupa usulan atau larangan-larangan tertentu terhadap aktivitas kelompok LGBT maupun menyerang dan menargetkan individu, maka pernyataan itu dapat dikategorikan sebagai pernyataan diskriminatif.

Dengan adanya pernyataan diskriminatif, pemerintah seharusnya sudah mulai mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Pernyataan diskriminatif sering kali berkembang menjadi ujaran kebencian, kemudian melanggar hak kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi kelompok LGBT," ujar Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com