Politisi Golkar Ini Berharap Tidak Ada Intimidasi dan Transaksi dalam Munas

Ia meminta agar panitia munas yang nantinya dibentuk DPP Partai Golkar hasil Munas Riau,  dapat menyelenggarakan munas secara demokratis dan transparan. (Baca: Ketum MKGR Belum Dengar soal Isu Politik Uang di Munas Golkar).

"Munasnya harus penuh dengan perdebatan ide, bukan transaksional. Tidak boleh ada intimidasi, dan pemegang suara dapat memberikan hak suaranya tanpa terintimidasi," kata Meutya dalam diskusi bertajuk "Mau Kemana Golkar?" di Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengapresiasi banyaknya nama yang muncul sebagai calon ketum Golkar.

Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa demokrasi telah berjalan di dalam partai berlambang pohon beringin itu.

Sejauh ini, ada 12 nama kader Golkar yang dianggap layak menjabat sebagai ketum berikutnya. (Baca: Ketum Golkar Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan).

Namun, baru empat orang yang secara tegas telah menyatakan diri untuk memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Mahyudin, Idrus Marham, Aziz Syamsudin, dan Airlangga Hartarto.

"Kalau kita bicara kriteria, maka calon itu harus bisa membawa Golkar menjadi partai yang demokratis, modern, dan dekat dengan publik. Kita juba perlu rebranding, konseptor yang kuat dan cerdas," ujar Meutya.