Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kemenag: Tingkat Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tinggi

Kompas.com - 10/02/2016, 12:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2015 menunjukkan, rata-rata nasional kerukunan umat beragama berada pada poin 75,36 dalam rentang 0-100.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Abd Rahman Mas'ud mengatakan, angka ini menempatkan Indonesia pada kategori kerukunan tinggi.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rata-rata nasional, berada pada kategori kerukunan tinggi," kata Rahman, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016).

Kerukunan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini, jelas Rahman, adalah bekerjanya dimensi kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama secara signifikan.

Namun, Rahman mengatakan, rata-rata kerukunan nasional itu menyisakan beberapa catatan. Kemenag tak menutup mata bahwa masih ada sejumlah kasus di sejumlah daerah.

Misalnya, konflik pendirian rumah ibadah yang masih terjadi di beberapa daerah seperti kasus di Aceh singkil, Tolikara, Bekasi, dan daerah-daerah lainnya.

Akan tetapi, kasus-kasus tersebut dinilai tak merepresetasikan Indonesia.

"Isolated case namanya. Kasus yang terisolasi. Tidak merepresentasikan Indonesia. Tapi memang banyak kasus-kasus seperti ini yang di-blow up," ujarnya.

Adapun tiga daerah dengan kerukunan agama tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (83,3 persen), Bali (81,6 persen) dan Maluku (81,3 persen).

Rahman menuturkan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat harmoni di sebagian besar wilayah Indonesia sangat baik.

Survei dilakukan secara kuantitatif dan pengambilan sampel dilakukan melalui multistage random sampling dengan jumlah responden 2.720 orang, dan margin of error 17 persen. Adapun responden mewakili keluarga yang tersebar di 34 ibu kota provinsi.

Tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator yaitu tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com