Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dita Aditia Punya Video Pengakuan Masinton soal Penganiayaan

Kompas.com - 10/02/2016, 10:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti mengatakan, Dita Aditia memiliki bukti berupa video terkait dugaan penganiayaan dirinya oleh anggota DPR Masinton Pasaribu.

Dita adalah staf Masinton yang melaporkan dugaan penganiayaan oleh politisi PDI-P tersebut.

Menurut Ratna, video itu berisi pengakuan Masinton yang telah memukul Dita Aditia.

"Menurut korban begitu (video tersebut berisi pengakuan Masinton). Kami (kuasa hukum) sudah mendapatkan video itu," ujar Ratna, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2016).

Video itu diambil saat Masinton menjenguk Dita di rumah sakit, beberapa waktu yang lalu. Ratna enggan menjelaskan secara detil isi video tersebut.

Pada Jumat 5 Februari lalu, lanjut Ratna, video itu telah diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk dijadikan alat bukti petunjuk perkara tersebut.

"Sudah kami serahkan ke penyidik untuk dianalisis. Kami tidak mau menyimpulkan ya supaya tidak ada penghakiman oleh publik karena kami menghormati asas praduga tidak bersalah," ujar Ratna.

Meski sudah ada petunjuk yang kuat, Ratna mengingatkan pihak kepolisian agar tetap berhati-hati dalam proses penyelidikan perkara itu.

Dia menekankan, rekaman itu hanya petunjuk.

"Proses pembuktiannya lah yang terpenting dan tetap kesaksian korban dan saksi yang utama," ujar Ratna.

Dita Aditia melaporkan Masinton Pasaribu ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan.

Masinton adalah anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan, sementara Dita merupakan salah seorang staf ahlinya.

Penganiayaan itu terjadi Kamis 21 Januari 2016 malam. Atas laporan itu, Masinton tidak mau mengakui perbuatannya.

Yang diakui dia hanya adanya insiden yang menyebabkan Dita mengalami luka memar di bagian wajahnya.

Di Bareskrim, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik baru memeriksa Dita satu kali serta seorang saksi lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com