Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Islah, PPP Gelar Silaturahim Nasional

Kompas.com - 05/02/2016, 15:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara Silaturahim Nasional (Silatnas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (5/2/2016). Silatnas akan digelar selama dua hari.

Silatnas ini bertema "Rembuk Nasional untuk Islah Seutuhnya". Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Romahurmuziy, menyampaikan dalam pidatonya bahwa target peserta yang hadir awalnya hanya 200 orang. Namun, hingga semalam, daftar peserta yang hadir menunjukkan jumlah hingga 830 orang.

"Begitu besar antusiasme mereka sehingga mereka semua rindu partai ini untuk bersatu. Itulah kenapa panitia memilih tema 'Rembuk Nasional untuk Islah' seutuhnya," ujar pria yang akrab disapa Romi ini, Jumat siang.

Beberapa tokoh partai yang hadir antara lain Ketua Majelis Pertimbangan PPP Zarkasih Nur, Wakil Ketua Mahkamah Partai Muchtar Aziz, dan anggota majelis pertimbangan, Aisyah Amini.

Ada pula Majelis Pakar Anwar Sanusi, Plt Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar, dan Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Silatnas direncanakan akan dilaksanakan selama dua hari dan dibagi atas tujuh sesi berbeda. Sesi pertama, papar Romi, menghadirkan pimpinan majelis PPP. Sesi kedua diisi perwakilan dewan-dewan pimpinan pusat (DPP).

Adapun sesi ketiga akan diisi oleh pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW), sesi keempat diisi oleh perwakilan dewan pimpinan cabang (DPC), dan kelima oleh tokoh ormas pendiri partai. Sementara itu, sesi keenam akan diisi oleh pakar, dan sesi ketujuh oleh perwakilan mahkamah partai.

Menghadapi sejumlah agenda politik, kata Romi, PPP harus segera menyelesaian masalah internal partainya. Ia meyakini, PPP akan segera menjadi satu.

"Mau Bandung, mau Jakarta, mau Surabaya, apa pun namanya tetap PPP (yang jadi) partai pilihannya," kata Romi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com