Sewindu Berkiprah, Gerindra Soroti Delapan Isu Strategis

Menurut rencana, peringatan itu akan digelar pada 6 Februari 2016 di Kantor DPP Partai Gerindra.

"Opisisi merupakan pilihan terbaik. Karena sebaik apapun pemerintah, tetap memerlukan kekuatan penyeimbang, kekuatan pengontrol, untuk mengingatkan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Kamis (4/2/2016).

Ia mengatakan, sikap Gerindra sebagai oposisi tak hanya ditegaskan di luar tetapi juga di dalam parlemen.

Meski demikian, Gerindra juga akan memberikan dukungan kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dianggap pro rakyat.

"Kita tidak mau selalu berbeda secara asal-asalan. Sebagai oposisi, kami akan selalu mengambil sikap konstruktif manakala ada usulan yang diusung dengan baik dan sesuai prosedur," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, ada sebelas persoalan yang saat ini tengah disoroti Gerindra sepanjang sepak terjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kesebelas persoalan itu yakni terkait revisi UU KPK, perang terhadap terorisme, revisi UU Pilkada serentak, carut marut persoalan pertanahan, pembentukan pansus Pelindo II, dan menolak kebijakan pemerintah yang serba impor.

Gerindra juga menyoroti pembangunan kereta cepat yang dianggap menabrak peraturan, era pasar bebas di tengah keprihatinan masyarakat, harga pangan yang terus melonjak, persoalan TKI di luar negeri dan menolak pembahasan RUU Pengampunan Nasional.