Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKB: Politik Harus Mampu Mengayomi dan Melindungi Rakyat

Kompas.com - 03/02/2016, 15:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertepatan dengan momentum Imlek, 8 Februari 2016, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan untuk mengakhiri politik aliran yang cenderung menimbulkan kegaduhan dengan adanya praktik diskriminasi suku, ras dan agama.

Dalam acara refleksi Imlek bertajuk "Meneguhkan Politik Kebangsaan, Bersama Perkuat Daya Saing Bangsa" di kantor DPP PKB.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa partainya memilih sikap untuk menjauh dari politik aliran dan berkomitmen untuk memperkuat politik kebangsaan.

"Politik seharusnya mampu mengayomi dan melindungi segenap rakyat, yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keumatan, dan kemanusiaan," ujar Abdul Kadir, di kantor DPP PKB, Jakarta Pust, Rabu (3/2/2016).

Menurut dia, politik berkebangsaan dengan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menghadapi era persaingan global yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.

"PKB akan konsisten menjalankan politik berkebangsaan. Sejak awal kami memang memiliki prinsip bahwa PKB harus terbuka bagi siapa saja dan menjadi rumah bagi segenap elemen masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa Tahun baru imlek 2016 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diri dalam segala aspek khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Dengan keanekaragaman sumber daya alam, manusia, dan budaya, masyarakat Indonesia harus menjadi penentu dalan persaingan global.

Dalam acara refleksi tersebut hadir pula Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia David Herman Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com