Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Apa di Balik Wacana Menghidupkan Kembali GBHN?

Kompas.com - 02/02/2016, 21:48 WIB

Usulan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai landasan pembangunan kembali mengemuka.

Wacana ini mencuat setelah pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDI-P pada pertengahan Januari lalu.

Pada masa orde baru, Indonesia memiliki GBHN sebagai panduan pembangunan nasional jangka panjang. GBHN yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi pada masanya, bersifat sentralis.

Sejak 2007, istilah GBHN tidak lagi dipakai sebagai acuan pembangunan, dan digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berdurasi 20 tahun.

Sebagian kalangan menilai wacana penghidupan kembali GBHN menjadi jawaban atas kegelisahan karena tujuan pembangunan yang seperti kehilangan arah.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas, mayoritas publik tidak memungkiri pentingnya keberadaan panduan kebijakan nasional.

Sebanyak 54,5 persen koresponden menyetujui untuk menghidupkan kembali GBHN dengan tetap disesuaikan dengan kondisi terkini.

Namun, masyarakat justru menolak ketika GBHN diberlakukan seperti masa orde baru. Pemberlakuan kembali GBHN mengharuskan perubahan status politik MPR.

Jika berpegang pada Undang-Undang sekarang, MPR mempunyai kedudukan yang sama dengan presiden.

Apabila GBHN dihidupkan, presiden jadi mandataris MPR dengan kedudukannya di bawah MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Perubahan ini pun memerlukan amandemen UUD yang memungkinkan dan mengesahkan perubahan tata negara.

Perubahan demi perubahan ini tentu akan membawa dampak, baik dari segi hukum, uang, waktu dan tenaga. Rawan pula diduduki oleh kepentingan politik praktis.

Mungkinkah wacana menghidupkan kembali GBHN dapat segera terlaksana? Jika mungkin, GBHN sperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Jika GBHN dihidupkan, mungkinkah Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru?

Ikuti diskusi mengenai wacana menghidupkan kembali GBHN di program Satu Meja KompasTV, Selasa (2/2/2016) pukul 22.00 WIB yang dipandu Pemimpin Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com