Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meutya Hafid dan Tb Hasanuddin Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR

Kompas.com - 01/02/2016, 13:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Rotasi terjadi di jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (1/2/2016). Meutya Hafid (Partai Golkar) dan juga Tubagus Hasanuddin (PDI-P) resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Meutya menggantikan rekan satu partainya, Tantowi Yahya yang kini menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Sementara Tubagus tak menggantikan posisi siapa pun, sehingga PDI-P mendapatkan satu kursi pimpinan tambahan.

Selain Meutya dan Hasanuddin, tiga pimpinan lainnya tetap yakni Mahfudz Siddiq (PKS), Asril Hamzah Tandjung (Gerindra), dan Hanafi Rais (PAN). Mahfudz juga tetap dipercaya memimpin komisi yang membidangi pertahanan dan juga

Pelantikan ini dilakukan disertai dengan serah terima palu yang dilakukan pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR Senayan, Jakarta.

Seusai dilantik, Meutya mengatakan banyak persoalan di Komisi 1 DPR RI yang harus diselesaikan, terkait permasalahan pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi-informasi hingga intelijen.

Khusus untuk pertahanan, Meutya akan mendorong peningkatan kekuatan laut dan udara.

“TNI harus punya penginderaan jarak jauh yang memadai, kapal selam yang tepat, serta menambah kekuatan pemukul di udara seperti jet tempur Sukhoi,” ungkap Meutya dalam pernyataan pers yang diterima Kompas.com hari ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com